![](https://tilongkabilanews.id/wp-content/uploads/2023/06/Stabilitas-poltik-di-Gorontalo-Penjagub-Ismail-katakan-Aman-dan-Damai.jpg)
Penjabat Gubernur Gorontalo Ismail Pakaya saat memaparkan langkah-langkah pemerintah provinsi dalam menghadapi pemilu serentak tahun 2024, dalam Forum Demokrasi Gorontalo (FDG) yang disiarkan secara langsung oleh Mimoza TV, Selasa (13/06/2023). Foto – Alfred
GORONTALO(Tilongkabilanews.id)-Penjabat Gubernur(Penjagub) Gorontalo, Ismail memastikan stabilitas politik di Provinsi Gorontalo terkait akan digelar Pemilu serentak 2024 akan berjalan aman dan damai. Hal ini dikarenakan adanya sinergitas dan kolaborasi dengan semua pihak khususnya aparat keamanan dan penegak hukum.
“Termasuk di dalamnya adalah saya selalu menekankan kepada PNS maupun PTT dan GTT, untuk menjaga sikap netralitas dalam Pemilu dan Pilkada tahun 2024 mendatang. Saya sendiri sudah roadshow ke 13-14 OPD dan itu yang selalu saya tekankan kepada mereka,” ujar Penjagub Ismail dalam Forum Demokrasi Gorontalo (FDG) yang disiarkan secara langsung oleh Mimoza TV, Selasa (13/06/2023).
Selanjutnya pada kesempatan tersebut, Penjagub Ismail pun memaparkan langkah-langkah yang dilakukan Pemerintah Provinsi(Pemprov) Gorontalo dalam menghadapi pemilu serentak tahun 2024.
‘’ Persiapan pemilu serentak 2024 itu sebenarnya telah dilakukan oleh penjabat gubernur sebelumnya, pak Hamka Hendra Noer,’’tutur Ismail.
Ismail menambahkan, ketika dia dilantik sebagai Penjagub Gorontalo, dikabarkan oleh penjagub sebelumnya mengenai langkah-langkan persiapan dan dukungan pemerintah provinsi terkait pemilu serentak 2024 mendatang. Pertama dalam dukungan anggaran. Memang untuk pemilu pilpres dan pemilihan legislatif itu dibiayai oleh APBN untuk Pilkada dibiayai APBD.
Lebih lanjut, Ismail menerangkan KPU dan Bawaslu baik kabupaten maupun kota telah menyepakati dan menyediakan anggaran yang perlu disiapkan. KPU provinsi ditaksir butuh dana sebesar Rp103.314.290.850 sementara Bawaslu senilai Rp36.836.903.800.
Sesuai surat Edaran Mendagri kebutuhan itu harus dipenuhi selama dua tahun. Rinciannya 40 persen di tahun 2023 dan 60 persen di tahun 2024. “Itu juga sudah kami bicarakan kemarin dengan KPU dan Bawaslu Provinsi. Ini sudah siap untuk penandatanganan naskah hibah,”ucap Ismail. (UCI)