M. Jamiluddin Ritonga,Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul
JAKARTA (Tilongkabilanews.id)-Luhut Binsar Panjaitan (LBP) harus membuktikan klaimnya terkait sebagian kader partai menginginkan pemilu 2024 ditunda.
‘’Klaim LBP tersebut bertentangan dengan hasil survei dimana sebagian besar responden tidak menginginkan pemilu 2024 ditunda,’’kata Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga, di Jakarta, Rabu (16/3/2022).
Menurut Jamiluddin, LPB sebagai sebagai pejabat eksekutif, tidak seharusnya ikut-ikutan menyuarakan penundaan pemilu 2024. LBP seharusnya hanya menjalankan tugas dan fungsinya.
‘’Untuk itu, sungguh aneh bila LBP terkesan menjadi juru bicara partai politik. Celakanya, justeru partai politik menolak klaim LBP,’’ucap Jamiluddin.
Karena itu lanjutnya, menjadi logis bila banyak pihak mempertanyakan motivasi LBP menyampaikan klaim tersebut. Pertanyaan tersebut semakin menguat mengingat adanya spekulasi keterlibatan istana dalam penundaan pemilu 2024.
Menurut mantan Dekan FIKOM IISIP Jakarta ,spekulasi tersebut seharusnya diklarifikasi oleh LBP agar kecurigaan masyarakat terhadap istana sebagai dalam penundaan pemilu dapat diminimalkan.
‘’Tanpa adanya klarifikasi, masyarakat akan terus mencurigai pernyataan istana, termasuk LBP, terkait penundaan pemilu,’’tutur Jamiluddin.
Semakin banyaknya pejabat eksekutif yang menyuarakan penundaan pemilu, kata Jamiluddin, dengan sendirinya akan membuat perpolitikan di tanah air semakin gaduh. Hal itu justeru akan berdampak terhadap melambannya pertumbuhan ekonomi di tanah air.
Jamiludin menambahkan, kegaduhan politik akan semakin meluas bila pemerintah bersama parpol koalisi berhasil menunda pemilu. Rakyat yang pro demokrasi akan dengan tegas menolaknya.
Benturan kepentingan dua kutub tersebut akan membuat perpolitikan di tanah air semakin tidak menentu. Hal ini dikhawatirkan akan melahirkan kekisruhan politik yang membahayakan keutuhan NKRI.
‘’Anak negeri yang cinta NKRI tentu tidak ingin hal itu terjadi. Karena itu, elite negeri jangan bermain api terkait pemundaan pemilu,’’tutup Jamiluddin.(Lili).
Related Posts
Persyaratan Administrasi dan Telaah Pemeriksaan Kesehatan Calon Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Selesai Diperiksa KP
KPU Kabgor Gelar Sosialisasi Semarak Pilkada untuk Tarik Minat Pemilih Salurkan Hak Suara Politiknya
Sebanyak 40 Anggota DPRD Kabgor yang Terpilih Pada Pileg 2024 Resmi Dilantik
KPU Kabgor Gelar Rapat Pleno Tetapkan Wakil Rakyat di DPRD Setempat Priode 2024-2029