Suasana Rapat Koordinasi dengar pendapat dalam rangka program pemberantasan korupsi terintegrasi di wilayah Pemerintah Provinsi (Pemprov) Gorontalo, Kamis (19/5/2022), yang dihadiri oleh Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI Lili Pintauli Siregar. (Foto – Salman)
GORONTALO(Tilongkabilanews.id)– Sebanyak delapan area intervensi yang menjadi fokus Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam upaya menata pemerintahan yang baik tanpa adanya penyimpangan yang mengarah pada tindakpidana korupsi. Di mana delapan intervensi ini merupakan kerjasama antara Kemendagri, KPK dengan BPKP. Hal ini dilaksanakan demi membantu pemerintah daerah.
Pernyataan itu disampaikan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI Lili Pintauli Siregar pada Rapat Koordinasi dengar pendapat dalam rangka program pemberantasan korupsi terintegrasi di wilayah Pemerintah Provinsi (Pemprov) Gorontalo, Kamis (19/5/2022).
Kata Lili lebih lanjut, delapan area intervensi ini adalah dalam hal pengelolaan APBD, pengelolaan barang jasa, kemudian dalam hal pengurusan perizinan, APIP, pengelolaan ASN, pengelolaan pajak, aset dan dana desa.
‘’Terkait survei penilaian integrasi, kami tentu ingin memetakan dan mengukur efektivitas risiko korupsi yang telah dilakukan. Di mana sejak KPK hadir di tahun 2003 semakin banyaknya kepala daerah dan legislator itu menjadi tersangka di KPK,” ujar Lili.
Lili menyebutkan rata-rata indeks integrasi nasional 2021 mencapai 72,4 persen, sementara pemerintah daerah di wilayah Provinsi Gorontalo 71,11 persen. Dua daerah dengan wilayah indeks terendah yakni Kabupaten Boalemo 59,98 persen dan Gorontalo Utara 55,28 persen. Kemudian juga kepala daerah telah berganti rotasi ini dari gubernur ke penjabat gubernur. Jadi perlu menyampaikan hal ini kepada penjabat gubernur maupun pejabat bupati walikota.
“Kalau melihat per kabupaten indeks integritas Gorontalo tentu menjadi cacatan bahwa provinsi dan beberapa kabupaten yang ada di Gorontalo sudah mempunyai nilai yang baik, tapi kemudian butuh perhatian penuh pak gubernur. Misalnya untuk Boalemo, Gorut dan Bone Bolango ini memang butuh peningkatan nilai-nilai tersebut,” tambahnya
Pj Gubernur Gorontalo Hamka Hendra Noer saat menerima cendera mata dari Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI Lili Pintauli Siregar. ( Foto – Salman
Sementara itu Penjabat Gubernur Gorontalo Hamka Hendra Noer menyampaikan, kegiatan ini tentu dimaksudkan sebagai upaya memberikan pemahaman kepada jajaran pemerintah daerah di Gorontalo, terkait pentingnya pencegahan korupsi di Provinsi Gorontalo. Sebagai kepala daerah ia sangat berterimakasih pada KPK telah meluangkan waktunya datang ke Gorontalo
Hamka juga memaparkan beberapa program Pemprov Gorontalo terkait pencegahan korupsi. Di mana telah diwujudkan melalui rencana aksi daerah dalam percepatan pemberantasan korupsi sesuai inpres No.10 tahun 2016, yang menitikberatkan pada perbaikan tata kelola pemerintahan daerah dengan sistem SPBE, SPID, FMI, SPSE 4.4, e-Katalog, e-Sirup dan Bela Pengadaan.
Adapun yang sistem paling baru, tambah Hamka, yaaitu adanya aplikasi MOOTAME. Sementara dalam bidang ASN, Pemprov Gorontalo telah memanfaatkan sistem berbasis IT berupa SIJAPTI.
“Namun kita menyadari bahwa semua sarana aplikasi yang dibangun tersebut hanya alat untuk membantu pelaksana tugas pemerintahan baik dari aspek perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa, perizinan dan manajeman ASN. Tapi semua usaha kembali kepada kita untuk seberapa kuat komitmen kita dalam pencegahan tindak pidana korupsi. Paling penting semua capaian ini atas dukungan dari tim Korsupah KPK,” tandasnya.(Azis).
Related Posts
Pemkab Gorontalo Dukung Penuh langkah Aparat Penegak Hukum Tekan kriminalitas di Daerah
Syukri Berharap Ketua PN Limboto yang Baru dapat Tingkatkan Kualitas Pelayanan Peradilan di Kabgor
Kemendag Serahkan Tersangka dan Barang Bukti Penyidikan Tindak Pidana Metrologi Legal ke Kejati Jawa Barat
Pemkab bersama Kejaksaan Negeri dan Kepolisian Resort Gorontalo Kerjasama Optimalkan Peran APIP Selesaikan Persoalan Hukum