Kuasa hukum PT Tiki Jalur Nugraha Eka Kurir (JNE), Hotman Paris menjelaskan kronologi beras bantuan presiden (Banpres) dikubur di Kawasan Kampung Serab, Kelurahan Tirtajaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, Jawa Bara, di kawasan Pluit, Jakarta Utara, Kamis(4/8/2022).
JAKARTA (Tilongkabilanews.id)- Adanya kabar beras bantuan presiden (Banpres) dikubur di Kawasan Kampung Serab, Kelurahan Tirtajaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, Jawa Barat sempat heboh. Terkait adanya kabar peristiwa itu, PT Tiki Jalur Eka Kurir (JNE) pun menjelaskan kronologi kabar beras yang dikubur tersebut.
Kuasa hukum PT Tiki Jalur Nugraha Eka Kurir (JNE), Hotman Paris menjelaskan, kasus tersebut bermula pada tahun 2020, JNE bekerja sama dengan PT SSI (Storesend Elogistics Indonesia) dalam pendistribusian beras banpres Joko Widodo bagi keluarga penerima manfaat (KPM) di kota Depok.
‘Berdasarkan kontrak kerja sama antara JNE dengan PT SSI, beras banpres yang harus disalurkan kepada 247.997 penerima KPM di Kota Depok itu dengan total sebanyak 6.199 ton,’’ujar Hotman Paris dalam acara jumpa pers, di kawasan Pluit Jakarta Utara, Kamis (4/8/2022).
Lanjut Hotman Paris, namun dalam proses penyalurannya itu sekitar 3,4 ton beras Banpres tersebut mengalami kerusakan, karena terkena hujan.
‘’Pada mulanya beras banpres sebanyak3,4 ton tersebut disimpan di gudang milik JNE sebelum salurkan kepada KPM di Depok. Perlu diketahui, beras itu rusak pada bulan Mei 2022 lalu disimpan dan November 2021 dikubur,” ujar Hotman.
Beras banpres yang rusak itu, jelas Hotman langsung diganti oleh pihak JNE dan penggantiannya pun 100 persen.
‘’Jadi 100 persen seluruh KPM tersebut sudah menerima beas banpres dan Kemenerian Sosial (Kemensos) juga susah menyatakan bahwa 100 persen rakyat susah menerima beras banpres yang didisribusikan oleh JNE,’’tegas Hotman.
Sebelumnya kuasa hukum JNE Anthony Djono mengaskan beras yang dikubur di Jalan Tugu Raya, Tirtajaya, Sukmajaya, Depok bukan beras banpres,melainkanmilik JNE.
“Beras yang dikubur itu bukan beras bansos,tapi itu adalah beras milik JNE,” kata Anthony.
Anthony menambahkan beras tersebut saat diambil dari gudang Bulog terkena hujan, sehingga menyebkan beras itu ada yang basah, jamur dan sudah tidak layak konsumsi.
‘’Karena itu, beras yang sudah rusak itu tidak mungkin kita salurkan kepada masyarakat sebagai penerima manfaat,” ujarnya.
Kemudian, JNE mengganti beras yang rusak tersebut dengan maksud agar tidak ada keluhan. Menurutnya, tidak ada kerugian sedikit pun dari penerima manfaat.
“Itu saat diambil dari gudang Bulog tentunya distiker. Awalnya memang ditujukan untuk dibagikan, tapi di perjalanan rusak. Ketika rusak, kami pindahkan ke gudang dan kita ganti yang baru dan kita stikerkan lagi” jelas Anthony. Dia menuturkan tidak ada hak masyarakat yang dirugikan dalam kasus ini ,karena penerima bantuan sudah mendapatkan haknya. Pada intinya hak masyarakat penerima beras banpres tersebut tidak berkurang sama sekali. (Lili).
Related Posts
Sinkronisasi RPJMD dan RKPD Jadi Kunci Utama Keberhasilan Restorasi Pembangunan Daerah
Kehadiran FunriBloc Jadi Solusi Kebutuhan Furniture dan Dekorasi Lokal Berkualitas di Kota Solo
Haris Tome : Tradisi Arak Duplikat Bendera Pusaka Pengingat akan Perjuangan Pahlawan Rebut Kemerdekaan
Digelarnya Fun Run 5K dalam Rangka Peringati HARKODIA di Kabgor Diikuti 800 Peserta