Kepala Dinas Kominfotik saat berdialog dengan pemateri pada kegiatan bimbingan teknis (bimtek) Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) khusus wilayah Regional III Indonesia bagian tengah dan Timur, oleh Kemendagri di Adhi Jaya Hotel Bali, Provinsi Bali, Jumat (10/6/2022). Foto – Randy
BALI (Tilongkabilanews.id)= Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) menggelar bimbingan teknis (bimtek) Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) khusus wilayah Regional III Indonesia bagian tengah dan Timur.
‘’Tujuan digelarnya Bimtek IPKD ini dalam rangka meningkatkan kinerja pemerintah daerah (Pemda) dalam pengelolaan keuangan yang akuntabel, efektif, dan efisien,’’ujar Kepala BSKDN Eko Prasetyanto di Adhi Jaya Hotel Bali, Provinsi Bali, Jumat (10/6/2022).
Pada kesempatan itu Eko pun mengajak para peserta Bimtek Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD). untuk memeriksa kembali kinerja pengelolaan keuangan daerah masing – masing.
“Mari kita nilai tempat kita, bapak dan Ibu, apakah sudah ada transparansi belum? Sudah akuntabel belum?” ujar Eko.
Di hadapan perwakilan pemerintah provinsi itu pula, Eko mengingatkan untuk terus memperhatikan penyerapan anggaran. “Dengan mengetahui kondisi keuangan, maka pimpinan akan dengan mudah mengambil kebijakan untuk kedepan,” tambahnya
Kegiatan Bimtek Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) khusus wilayah Regional III Indonesia bagian tengah dan Timur tersebut pun diikuti Kepala Dinas Kominfotik Provinsi Gorontalo Masran Rauf.
Dalam kesempatan itu juga Kadis Kominfotik Masran Rauf menanyakan tentang peran Dinas Kominfo dalam pengukuran informasi, apakah hanya sebatas pengembangan sistem pada aplikasi atau ada hal lainnya. Karena jika demikian Kominfo memang telah mendukung pengembangan aplikasi untuk pengukuran IPKD.
“Kami di daerah Gorontalo tentu mempunyai keinginan yang sama untuk penerapan IPKD dalam mendukung pembanguunan inovasi di daerah. Di Kominfo juga kami punya situs website resmi yang sudah terintegrasi dengan PPID. Di mana semua data daerah sudah terdapat/terupload di website resmi Kominfo,” tutur Masran.(Azis).
Related Posts
Tingginya Animo Masyakarat Belanja Secara Online Bawa Berkah bagi JNE
HIMKI Minta Pemerintah Indonesia Upayakan Dapat Akses Bebas Tarif ke Pasar AS untuk Produk Mebel dan Kerajinan
Bulog Berangkatkan 650 Warga Peserta Mudik Gratis ke 13 Kota Daerah Tujuan
Harga Bapok Jelang Lebaran di Bogor, Kata Mendag Busan Masih Dibawah Harga Acuan dan Eceran Tertinggi