Pengadaan Sarana Pendidikan di Indonesia, Presiden Prabowo Diharapkan Prioritaskan Mebel Produksi Anggota  HIMKI

   Ekonomi

 

Wakil Ketua Umum Bidang Organisasi dan Hubungan Antar Lembaga Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia (HIMKI), Heru Prasetyo dan Sekretaris Jenderal HIMKI, Maskur Zainuri

YOGYAKARTA(Tilongkabilanews.id)-Pelaku industri pembuatan mebel nasional yang tergabung dalam HIMKI(Himpuan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia) berharap  pemerintah di bawah Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian khusus terhadap produk lokal. Perhatian khusus  yang dimaksud,yaitu dalam setiap pengadaan barang dan jasa pemerintah yang dibiayaiAPBN maupun APBD agar  mengutamakan produk buatan industri dalam negeri, salah satunya produk mebel yang dibuat anggota HIMKI.

‘’Adanya perhatian khusus ini, maksudnya yaitu Pemerintahan Presiden Prabowo dalam pengadaan sarana pendidikan di Indonesia agar memprioritaskan atau  mengutamakan mebel buatan anggota HIMKI. Karena produk mebel yang dibuat industri mebel anggota HIMKI bisa diandalkan  untuk memenuhi kebutuhan  mebel di perkantoran maupun sekolah.,’’ Wakil Ketua Umum Bidang Organisasi dan Hubungan Antar Lembaga Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia (HIMKI), Heru Prasetyo, ketika berbincang-bincang via telpon seluler dengan wartawan Tilongkabilanews.id),Kamis(30/1/2025).

Lanjut Heru, kenapa HIMKI berharap perhatian dari pemerintahan Presiden Prabowo dalam pengadaan pemerintah,khususnya sektor pendidikan? Karena sektor pendidikan itu sendiri anggarannya mencapai 20 persen dari APBN.

“Dengan anggaran pendidikan yang mencapai 20 persen dari APBN, pengadaan sarana prasarana seperti bangku sekolah menjadi peluang besar bagi pelaku industri mebel dalam negeri. Kami berharap pemerintah memprioritaskan pelaku usaha di bawah HIMKI dalam pengadaan ini melalui e-katalog LKPP,.Untuk itu,kami sebagai pelaku industri mebel nasional yang tergabung HIMKI  sangat wajar sekali berharap perhatian dari pemerintah”.ujar Heru,

Menurut Heru,pemerintah tidak perlu ragu atas kemampuan dari  pelaku industri mebel anggota HIMKI dalam menghasilkan produk mebel yang berkualitas maupun kapasitas jumlah produk mebel yang diperlukan dalam setiap pengadaan barang pemerintah melalui  e-kaalog LKPP.

 ‘’Pada prinsiya, industri mebel dalam negeri yang tergabung dalam HIMKI dengan potensinya  yang besar siap untuk mendukung pengadaan sarana pendidikan di Indonesia,’’tegas Heru,

Heru Prasetyo, yang juga pemilik CV Blotan Asia Art di Sleman, Yogyakarta, menambahkan bahwa HIMKI memiliki jaringan luas dengan 18 Dewan Pengurus Daerah (DPD) yang tersebar di seluruh Indonesia.

“Ini memberikan kemudahan bagi pemerintah untuk mendistribusikan pengadaan barang ke berbagai daerah. HIMKI siap membantu pemerintah mewujudkan program pengadaan ini,” katanya.

Menurut Heru, industri mebel dalam negeri saat ini menghadapi tantangan besar akibat menurunnya permintaan ekspor. Data menunjukkan ekspor mebel Indonesia mengalami penurunan signifikan, sehingga pasar domestik menjadi solusi strategis untuk menjaga produktivitas.

Produk mebel berupa meja dan kursi sekolah yang diproduksi oleh anggotaHIMKI

Sementara Sekretaris Jenderal HIMKI, Maskur Zainuri mengatakan, kebijakan pemerintah yang memprioritaskan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) merupakan langkah tepat untuk menekan impor dan mendorong pertumbuhan industri lokal.

 “Pemerintah sudah membuka jalan melalui kebijakan TKDN. Namun, HIMKI berharap perlu ada komitmen yang lebih kuat dari pemerintah  agar  mengutamakan  produk mebel lokal, terutama untuk kebutuhan pendidikan  menjadi prioritas dalam setiap pengadaan barang dan jasa pemerintah yang dibiayai APBN maupun APBD ,” tegas Maskur.

Kata Maskur, pengadaan mebel sekolah ini bisa menjadi katalisator untuk menjaga kelangsungan produksi dan bahkan menciptakan lapangan kerja baru. Sementara  ini,tambah Maskur, industri mebel nasional tidak bisa terus bergantung pada pasar ekspor yang masih lesu.

Sebagai gambaran, setiap kabupaten/kota di Indonesia memiliki ratusan sekolah dasar (SD) SMP, SMKA/SMK/MA. Jika rata-rata satu sekolah memiliki enam kelas dengan masing-masing kelas membutuhkan 35 set bangku, kebutuhan ini sangat besar dan cukup untuk menghidupkan industri mebel dalam negeri.

Heru mengingatkan para anggota HIMKI untuk terus meningkatkan kualitas produk dan mengikuti aturan pemerintah, termasuk mendapatkan sertifikasi TKDN dan memanfaatkan e-katalog versi 6 yang diluncurkan oleh LKPP.

“Teman-teman di daerah harus segera beradaptasi dengan regulasi baru ini. Pemerintah juga masih memberikan fasilitas untuk mendapatkan sertifikat TKDN melalui Kementerian Perindustrian,” ujar Maskur.

HIMKI juga mendorong pemerintah untuk memperkuat dukungan terhadap pelaku UMKM di sektor mebel, baik melalui fasilitas sertifikasi maupun pembukaan akses pasar. Heru berharap, selain memenuhi kebutuhan pendidikan, program pembangunan di Ibu Kota Nusantara (IKN) juga mengutamakan penggunaan produk mebel lokal.

“Kami ingin memastikan  industri mebel dalam negeri terus bergerak maju. Kebijakan yang berpihak pada produk lokal tidak hanya membantu pelaku usaha, tetapi juga menciptakan efek domino yang positif bagi perekonomian nasional,” tutup Maskur.(Lili)

 

banner 468x60

Author: 

Related Posts