Menteri Perdagangan,Muhammad Lutfi mengatakan pemerintah melalui Kemendag akan terus berkomitmen untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat,salah satunya minyak goreng dengan harga terjangkau. (Foto Humas Kemendag).
JAKARTA (Tilongkabilanews.id) –Pemerintah sangat serius dalam menerapkan kebijakan satu harga untuk produk minyak goreng Rp 14.000 per liter. Keseriusan pemerintah dalam menerapkan kebijakan tersebut yaitu dilakukan pemantuan secara ketat tehadap seluruh ritel modern di 34 provinsi di Indonesia, agar dimplementasikan sesuai ketentuan.
‘’Jika ada keluhan dan harga yang tidak sesuai dengan kebijakan pemerintah, Kemendag menyiapkan kontak pengaduan dengan membuka hotlinekhusus. Untuk itu masyarakat dapat mengadukan permasalahan di lapangan ke saluran yang disediakan,’’ujar Menteri Perdagangan, Muhammad Lutfi dalam keterangan persnya yang diterima redaksi Tilongkabilanews.id , Jum’at (21/1/2022).
Kata Mendag Lutfi,pihak Kemendag siap membantu seluruh pihak demi kelancaran implementasi kebijakan minyak goreng kemasan satu harga. Silakan apabila mengalami kendala atau mau menyampaikan keluhan, dapat langsung menghubungi hotline yang disediakan. Kementerian Perdagangan menyediakan hotline24/7 yang dapat diakses oleh seluruh pihak melalui pesan instan Whatsapp 0812 1235 9337, surelhotlinemigor@kemendag.go.id, atau konferensivideo Zoom dengan ID 969 0729 1086 (password: migor).
Mendag Lutfi juga memastikan minyak goreng kemasan satu harga di pasar rakyat dan pasar-pasar tradisional. Saat ini, Kemendag masih memberikan waktu selama sepekan sejak penetapan minyak goreng kemasan satu harga pada Rabu, 19 Januari 2022, baik kemasan plastik maupun kemasan jeriken.
“Penyediaan minyak goreng kemasan melalui ritel merupakan tahap awal, selanjutnya kami akan memastikan minyak goreng kemasan Rp14.000 per liter tersedia di pasar tradisional diseluruh Indonesia,”ujar MendagLutfi.
Pada kesempatan ini,Mendag Lutfi menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mendukung pelaksanaan implementasi kebijakan mulai dari produsen, gerai ritel, Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (APRINDO),Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit(BPDPKS), dan dinas yang membidangi perdagangan di seluruh Indonesia serta seluruh kementerian dan lembaga terkait. (zis/Lil).
