Blotan Asia Art, Pemain P3DN Diantara ‘Para Gajah’

   Ekonomi

 

Direktur Utama CV Blotan Asia Art, Heru Prasetyo

SLEMAN(Tilongkabilaews.id) – Pada mulanya, CV. Blotan Asian Art adalah pelaku ekspor mebel dan kerajinan dengan pangsa pasar ke berbagai negara. Namun sejak adanya program P3DN (Program Penggunaan Produk Dalam Negeri),  Blotan melirik kue besar yang ada di program tersebut. 

Sekarang, CV. Blotan Asian Art juga memproklamirkan diri sebagai pelaku industri yang menggarap program pemerintah, P3DN. Alhamdulillah,  usaha  ini sukses. Hal ini tentu menjadi kabar gembira bagi pemilik perusahaan  khususnya,  dan tentu saja bagi pelaku industri mebel dan kerajinan nasional pada umumnya. Saat ini Blotan Asia Art memiliki mitra di berbagai pemerintah kota/kabupaten dan provinsi. Taglen Blotan Asia Art adalah “Tercepat dan Teraman”

Seperti kita ketahui bersama, seiring berjalannya waktu, mulai tumbuh perhatian dan kesadaran pemerintah untuk memberikan dukungan terhadap tumbuh, berkembang dan majunya industri di dalam negeri.

Tumbuh perhatian dan kesadaran pemerintah yang dimaksud, yaitu melalui kebijakan mengutamakan penggunaan produk buatan dalam negeri (P3DN). Melalui kebijakan P3DN ini, pemerintah pusat maupun daerah dan BUMN serta BUMD akan selalu mengutamakan produk buatan industri dalam negeri dalam setiap pengadaan barang maupun jasa pemerintah yang dibiayai APBN maupun APBD.

Bukti konkrit adanya dukungan pemerintah ini dirasakan oleh pelaku industri mebel yang diundang oleh pihak pemerintah Daerah Provinsi  DKI Jakarta melalui Kota Administrasi Jakarta Barat dalam kegiatan bisnis matching ke 16  bagi industri mebel dan kerajinan. Adapun industri mebel dan kerajinan yang mengikuti kegiatan bisnis matching tersebut,, yaitu produk mebel yang dibuatnya itu harus memenuhi persyaratan TKDN (Tingkat Kandungan Dalam Negeri) atau produk yang menggunakan kompenen atau bahan baku asal  dari dalam negeri lebih banyak atau tinggi.

Pada kegiatan bisnis matching ke 16 khusus produk yang memenuhi TKDN yang digelar Pemerintahan Kota Administrasi Jakarta Barat, sebanyak 17 perusahaan mebel dan kerajinan di dalam negeri mengikuti acara tersebut. Dari jumlah peserta yang diundang dan ikut aca

ra tersebut, turut hadir  CV Blotan Asia Art, salah satu perusahaan industri mebel berskala kecil yang berlokasi di Sleman, Provinsi DIY Yogyakarta. Kalau diibaratkan, Blotan Asia Art pemain yang bersaing di pasar P3DN dengan perusahaan besar seperti gajah.

‘’’Mungkin hanya CV Blotan Asia Art yang paling kecil, dari luar Jakarta, yaitu dari Sleman Yoryakarta  ikut di acara bisnis matching itu.  Kita sengaja ikut acara untuk memperkuat pasar kita. Karena  kita harus berani bertarung dengan brand – brand besar,” kata Direktur Utama CV Blotan Asia Art, Heru Prasetyo kepada Tilongkabilanews.id Selasa (24/9/2024)

Walaupun CV Blotan Asia hanya sebuah perusahaan industri mebel kecil, namun bagi Prasetyo, kehadirannya di acara bisnis matching khusus produk yang sudah memeuhi TKDN terkait program P3DN yang digaungkan pemerintah merupakan suatu langkah nyata dan maju untuk hadir mendekatkan diri kepada pembeli. Karena itu, Blotan Asia Art sendiri  yang selama ini  berkomitmen di industri mebel untuk kebutuhan sekolah. tentu selalu mensupport kebutuhan pemerintah dalam mengadaan barang dan jasa pemerintah, salah satunya melalui produk mebel yang dibuatnya.

Pria yang hobi olah raga sepak bola dan menyukai warna favorit coklat  itu mengatakan, berdasarkan informasi yang diperolehnya, anggaran pemerintah Daerah Kota Adminitrasi Jakarta Barat yang masih tersisa untuk tahun anggaran 2024 ini masih cukup besar, yaitu sekitar Rp 16 triliun.

‘’Anggaran pemerintahan Kota Administrasi  Jakarta Barat yang sisanya sebesar Rp 16 triliun itu tentunya harus dibelanjakan. Hal ini tentunya menjadi lahan bisnis yang sangat menjanjikan,’’ tutur pria yang memiliki fiisofi hidup ‘’Jika masih ada kesengsaraan di sekitarku, maka ada ketidakbahagiaan dalam hidupku’’.

Lanjut Prasetyo, pihak Pemerintah Kota Administrasi  Jakarta Barat menyebutkan pembelanjaan  untuk makan minum rapat saja sampai Rp500 miliar. Nilai anggaran tersebut cukup menjanjikan buat temen-temen di HIMKI. Karena itu, anggota HIMKI jangan memandang sebelah mata terhadap peluang pasar dalam negeri, terutama pengadaan barang pemerintah. Sementara bagi anggota HIMKI yang segmen pasarnya ekspor, tetap untuk menggarap pasar luar negerinya.

Perlu diketahui, kata Prasetyo, pemerintah sendiri dalam program P3DN menyebutkan aturanyya pada setiap pengadaan barang maupun jasa pemerintah yang dibiayai APBN atau APBD secara tegas bahwa semua belanja-belanja pemerintahan harus produk lokal dan tidak boleh impor. Karena itu produk Impor sudah harus dikurangi. Untuk Jakarta Barat saja belanja impornya sudah minus 6 persen.

‘’Ini tentu kabar cukup yang menyejukkan bagi para penyedia produk dalam negeri. Pemerintah sendiri berkomitmen untuk membeli produk produk dari UKM yang bersertifikat TKDN  sesuai dengan aturan pemerintah,’’ ucap dia

Menurut Prasetyo, Kota Administrasi Jakarta Barat ini sebagai sentra pertumbuhan di berbagai bidang. Salah satunya sekltor ekonomi terutama properti sangat menjanjikan buat teman teman pelaku industri mebel dan kerajinan. Untuk itu pemerintah akan menerima semua produk dari perusahaan apa saja.

Prasetyo lebih lanjut mengungkapkan selama ini para pelaku industri dalam negeri, termasuk industri mebel dan erajinan sempat mengaku ragu ragu, apakah benar ada pembelian produk buatan industri lokal oleh pemerintah? Apakah benar dengan pembayarannya? Tapi bagi Prasetyo secara pribadi sebagai pemilik CV  Blotan Asia, pihanaya  sudah tiga tahun ini berkiprah di penyediaan barang atau produk dalam negeri, terutama penyedia barang barang pengadaan pemerintah. 

Terkait dengan hal di atas, Prasetyo pun menganjurkan teman teman di HIMKI untuk mencoba ikut serta dalam mengadaan barang peemerintah melalui P3DN. Karena itu, bagi pelaku industri mebeld an kerajinan di dalam negeri, jika ingin mencoba ikut dalam pengadaan barang pemerintah, terlebih dahulu harus mengurus semua persyaratan, salah satunya ketentuan TKDN dan selanjutnya masuk ke E-katalog, baru nanti bisa bersaing  di pasar.

Menurut Prasetyo, untuk mengikuti pengadaan barang pemerintah sesuai program P3DN yang selalu digaungkan pemerintah, sebenarnya tidak sulit. Karena tidak sesulit seperti memikirkan kalau mau ekspor yang harus memikirkan sertifikasi legalitas kayu. Jika sudah mempunyai sertifikat e- katalog dan pelaku usaha bisa bertransaksi pembayaran cukup sangat mudah. Bahkan pelaku usaha bisa dibiayai perbankan.

‘’Buktinya saja, kita sudah didatangi pihak  Bank DKI. Jadi cukup ringan sebetulnmya beban kita soal pembiayaan permodalan itu. Bank DKI siap membiayai sampai 70 persen dari total kontrak produksi kalau kita ada deal proyek dengan pemerintah dalam pengadaan barang pemerintah,’’ kata Prasetyo.

Untuk itu, Prasetyo pun mengajak temen-temen anggota HIMKI ini ikut memenuhi barang-barang kebutuhan pemerintah. Jangan sampai kue yang besar ini dinikmati oleh orang lain yang bukan anggota HIMKI. Intinya jangan curiga dulu pada pemerintah, bahwa apa benar ada proyeknya, kalau sudah dikerjakan apakah nanti dibayar atau tidak.  Karena sekarang ini sudah bukan zamannya lagi curiga dengan hal-hal yang seperti itu. Sebab semuanya sudah ada system yang mengatur.

‘’Perlu diperhatikan, yang penting sebelum masuk ke proyek-proyek pengadaan pemerintah kita penuhi dulu semua persyaratan yang ditentukan pemerintah.’’ ucapnya.

Sebelumnya Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (PPKUKM) Provinsi DKI Jakarta menggelar acara Business Matching batch ke-16, di Ruang Serba Guna Ali Sadikin, Kantor Walikota  Administrasi Jakarta Barat.

Menurut Kepala Dinas PPKUKM Provinsi DKI Jakarta Elisabeth Ratu Rante Allo Business Matching merupakan agenda rutin yang mempertemukan para pelaku usaha industri yang telah memiliki sertifikat TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri) dengan para Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pengadaan Barang/Jasa (PPBJ), dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), khususnya di lingkungan Pemprov DKI Jakarta.

“Penguatan ekonomi yang berbasis industri merupakan salah satu indikator majunya suatu kota global. Industri dalam negeri membutuhkan kepastian demand untuk bisa berkembang dan melakukan riset agar dapat menghasilkan produk inovatif pengganti produk impor. Maka dari itu, Business Matching P3DN ini digelar untuk membuka peluang bagi produk yang telah dihasilkan oleh industri dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan di dalam negeri,” jelas Elisabeth.

Elisabeth menambahkan, berdasarkan pantauan laman Bigbox LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah), tahun ini Provinsi DKI Jakarta telah merealisasikan belanja Produk Dalam Negeri sebesar Rp 16,05 triliun per 6 September 2024.

“Nilai ini adalah 62,61% dari komitmen belanja Produk Dalam Negeri pada RUP sebesar Rp 30,68 triliun,” jelas Elisabeth.

Lebih lanjut, Elisabeth memaparkan hasil kajian Badan Pusat Statistik (BPS) yang menunjukkan beberapa dampak ekonomi di Jakarta dari aksi afirmasi belanja Produk Dalam Negeri, sebagai berikut:

Pertama, terjadi kontraksi atas impor luar negeri Jakarta pada semester I/2024 (impor barang konsumsi sebesar minus 7,30%; impor barang modal sebesar -14,34%; dan impor bahan baku dan penolong sebesar  minus 6,02%).

Kedua,  realisasi investasi Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) pada Triwulan II/2024 menunjukkan pertumbuhan positif sebesar 28,95% dan 57,8%.

Sementara itu, Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Barat Indra Patrianto, yang turut hadir pada kesempatan kali ini menyampaikan, saat ini perekonomian di Jakarta Barat sedang menggeliat. Hal ini ditandai dengan beberapa aktivitas pembangunan yang meningkat.

“Ditambah lagi, Jakarta Barat sekarang juga sedang melaksanakan penagihan aset, yang hingga saat ini sudah mencapai lebih dari Rp 4 triliun,” jelasnya.

Ia menambahkan, berdasarkan Bigbox LKPP, tahun ini Jakarta Barat telah mencapai pembelanjaan Produk Dalam Negeri sekitar 51,12%. Maka dari itu, pihaknya akan terus melaksanakan dan menguatkan P3DN, sehingga semua proses pengadaan barang dan jasa di Jakarta Barat akan menggunakan Produk Dalam Negeri. (Lili)

banner 468x60

Author: 

Related Posts