Suasana rapat evaluasi terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo tahun 2022 oleh KEMENPAN-RB yang diikuti secara daring oleh Gubernur Gorontalo Hamka Hendra Noer yang didampingi beberapa pimpinan OPD dilingkup Pemprov Gorontalo di Kantor Badan Penghubung di Jakarta, Rabu (24/8/2022). (FOTO ZAKIR).
JAKARTA(Tilongkabilanews.id)-Perbaikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) menjadi fokus utama Pemerintah Provinsi Gorontalo di tahun 2022 ini. Perbaikan SAKIP di tahun 2022 itu sendiri mengacu pada pengembangan aplikasi kinerja dan peningkatan kualitas SAKIP perangkat daerah.
‘’Di mana didalamnya termasuk menyusun laporan kinerja sesuai dengan kaidah dalam Permenpan No. 53/2014 yang telah memanfaatkan informasi kinerja, sebagai feedback dalam perbaikan perencanaan dan peningkatan kinerja mendorong peningkatan budaya kinerja tinggi di tingkat OPD,’’ujar Penjabat Gubernur Gorontalo, Hamka Hendra Noer ketika memaparkan di hadapan Tim Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), yang melakukan evalauasi terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo tahun 2022, secara daring di Kantor Badan Penghubung di Jakarta, Rabu (24/8/2022).
Selain itu tambah Hamka, menyampaikan Laporan Kinerja Pemprov Gorontalo secara lebih lengkap, yang penyusunannya sesuai dengan PermenpanRB Nomor 53 Tahun 2014 melalui aplikasi e-SAKIP Reviw.
“Untuk itu, Inspektorat Provinsi Gorontalo telah merencanakan Diklat Penguatan APIP pada tahun 2022. Terkait tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi SAKIP, seluruh perangkat daerah sudah menindaklanjutinya,” tutur Hamka
Evaluasi SAKIP dan RB yang dilakukan Kementerian PANRB guna menilai perkembangan pelaksanaan RB dan akuntabilitas kinerja. Di mana evaluasi ini mengacu pada Peraturan Menteri PAN-RB No.26/2020, sementara untuk SAKIP berdasarkan Peraturan Menteri PANRB No.88/2021.
“Dari tahun 2018 hingga 2021, RB dan SAKIP Provinsi Gorontalo nilai implementasinya baik, dengan predikat B. Walaupun ini belum bisa merubah predikat, nilai kita terus membaik. Ini artinya baik, kami pemerintah provinsi dan kabupaten/kota terus melakukan perbaikan,” ucap Hamka.
Terkait progres pelaksanaan reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja Hamka menjelaskan, saat ini yang menjadi fokus utama Pemprov Gorontalo dalam hal melakukan perbaikan, yakni pertama dari sisi kelembagaan, kemudian tata kelola, sistem aparatur, pengawasan dan akuntabilitas.Selanjutnya ada pelayanan publik, pola pikir dan daya kerja, serta berdasarkan kerangka hukum.
Dari delapan hal yang menjadi fokus utama RB dan SAKIP, ditambahkan Penjagub, fokus perbaikannya berbeda – beda. Perbaikan RB mengacu pada penguatan dan optimalisasi reformasi birokrasi, meningkatkan pengetahuan asesor PMPRB, mengoptimalkan peran agen perubahan, meningkatkan penerapan SPBE, menyempurnakan ukuran kinerja individu serta memperkuat kebijakan pengawasan internal.
“Kita juga roadshow ke enam kabupaten Kota se- Provinsi Gorontalo terkait penguatan percepatan RB. Serta kick off internalisasi Budaya Kerja BerAkhlak bersama Bapak Ary Ginanjar pada ASN Pemprov dan Kab/Kota,” jelas Hamka
Di akhir paparannya Hamka menyampaikan, Pemprov Gorontalo memahami pentingnya agenda Reformasi Birokrasi dan SAKIP dalam meningkatkan efektivitas pemerintahan di daerah. Sehingganya perbaikan akan terus dilakukan secara berkelanjutan dengan merujuk pada rekomendasi hasil evaluasi KemenPANRB.(Viona).
Related Posts
Peduli terhadap Sesama, KPUKabgor Beri Santunan dan Gelar Doa Bersama Anak Yatim
Bupati Nelson Berpesan DPW Kabgor harus Terus Dorong Pembangunan di Daerah
Pemkab Gorontalo telah Selesaikan Pembayaran Iursan BPJS Kesehaan bagi Perangkat Desa
Nelson Bangga Terkait Kreativitas Digelarnya Festival Kuliner Titi’aya pada Peringatan HUT Kecamatan Tilango ke17