Diskominfotik Provinsi Gorontalo saat berkunjung ke kantor Komisi Informasi Pusat dan di jamu langsung oleh Wakil Ketua KIP Arya Sandhiyudha, Rabu (5/7/2023). (Foto – Diskominfotik)
JAKARTA(Tilongkabilanews.id)- Komisi Informasi Pusat menilai partisipasi publik bisa meningkatkan kualitas pelayanan KIP (Keterbukaan Infornasik Publik) di daerah. Selama ini yang dinilai Komisi Iformasi Publik, yaitu banyaknya daerah tanpa sengketa informasi publik berbarengan dengan rendahnya permintaan informasi ke pemerintah. Sehubungan dengan itu, Komisi Informasi Pusat mendorong Dinas Kominfo dan Statistik Pemprov Gorontalo untuk meningkatkan partisipasi publik.
‘’ Monitoring dan evaluasi Keterbukaan Infornasik Publik (Monev KIP) tahun 2023 tidak saja berorientasi hasil, tapi juga proses yang partisipatif,’’ujar Wakil Ketua Komisi Informasi Pusat Arya Sandhiyudha saat menerima audiensi dari Dinas Kominfotik di kantornya, Rabu (5/7/2023).
Lanjut Arya, sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama di pemerintah provinsi (Pemprov), Diskominfotik Provinsi Gorontalo perlu didorong untuk melakukan inovasi layanan informasi.
Salah satunya dengan memberdayakan mahasiswa, LSM dan komunitas masyarakat terkait hak-haknya mendapatkan informasi publik.
“Jadi misalnya aktivitas lingkungan, sampaikan Pak, kita senang dengan apa yang bapak pedulikan tentang lingkungan. Tolong pantau semua perusahaan di Gorontalo gunakan hak – hak informasi bapak melalui PPID. Ini hak-hak bapak, 10 hari bapak tidak dapat informasi bapak bisa melapor ke Komisi Informasi,” kata Arya mencontohkan.
Adapun mengenai PSI (Penyelesaian Sengketa Informasi) menurut Arya, tidak usah dipikirin, karena sudah tahu bagaimana cara melayani.
Masalahnya tambah Arya, begitu di cek sengketa informasi tidak ada, permohonan informasinya juga rendah. Itu kalau diibaratkan seperti orang jualan enggak laku.
‘’Kita seperti buka rumah makan enggak ada yang beli,”tutur Arya.
Selain kualitas Monev KIP, Tim Diskominfotik yang dipimpin Kabid PIKP Zakiya Baserewan berharap KI Pusat bisa mendorong peningkatan kualitas PPID. Tahun ini pemprov melakukan pendampingan untuk tiga kabupaten yakni Boalemo, Pohuwato dan Gorontalo Utara.
Hal lain menyangkut persiapan pembentukan Panitia Seleksi (Pansel) Komisi Informasi Provinsi Gorontalo yang akan berakhir Desember 2024. Arya mendorong pemprov untuk segera membentuk tim awal tahun depan agar proses seleksi berlangsung cepat dan tidak terjadi kekosongan jabatan.(UCI)
Related Posts
Nelson Tegaskan Kolaborasi Pemda dengan BPK itu Sangat Penting
Komitmen Lindungi Pekerja Rentan, Bupati Gorontalo Raih Penghargaan Paritrana Award
Pemkab dan Baznas Kabgor Berkolaborasi Beri Bantuan Kemanusian Salurkan APBD Umat
Nelson : Muhamad Iqbal Selama Tugas Jadi Kajari telah Berkontribusi Besar dalam Penegakan Hukum di Kabgor