
Penjabat Gubernur Gorontalo Ismail Pakaya menegaskan jika dirinya netral pada pemilu 2024 saat menjadi narasumber pada Forum Demokrasi Gorontalo (FDG), Selasa (13/6/2033). (Foto – Alfred)
GORONTALO(Tilongkabilanews.id)- Sikap netral sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam penyelenggaraa pesta demokrasi, yaitu Pemilu dan Pilkada 2024 adalah sebuah keharusan.
Terkait harus bersikap netral dalam pelaksanaan Pemilu dan Pilkada pun dipegang teguh oleh Penjabat Gubernur Gorontalo, Ismail Pakaya, karena beliau termasuk sebagai ASN yang ditunjuk Kementerian Dalam Negeri penjabat gubernur di provinsi hasil pemekaran dari Provinsi Sulawesi Utara (Sulut).
‘Saya sebagai seorang aparatur birokrasi yang ditunjuk sebagai gubernur transisi di Provinsi Gorontalo harus menjadi contoh bagi ribuan ASN di daerah,’’ujar Penjagub Ismail saat menjadi narasumber pada Forum Demokrasi Gorontalo (FDG), Selasa (13/6/2023).
Karena itu, lanjut Penjagub Ismail secara tegas meminta kepada ASN Provinsi Gorontalo untuk bersikap netral atau tidak ikut berpolitik praktis.
Kata Ismail, pernyataan tegas seperti itu sudah sering dia sampaikan dihadapan aparaturnya. Maksudnya ketika ada kesempatan rapat koordinasi di OPD, pernyataan keharusan netral bagi ASN dalam kegiatan Pemilu dan Pilkada 2024 selalu disampaikan
Ketika ditanyai sikapnya mengenai urusan partai-partai politik, Ismail mengatakan mencampuri politik dikategorikan dalam dua hal. Pertama mencampuri langsung ke partai politik dan yang kedua mencampuri dalam pelaksanaan pemilu.
“Bagi pemerintah provinsi dalam mencampuri pelaksanaan pilkada itu memang benar, karena nanti dalam pelaksanaan pilkada seluruhnya dibiayakan oleh pemerintah provinsi,” jelasnya.
Terkait ketersediaan dana pilkada, Penjagub Ismail menyatakan siap untuk memenuhi. KPU Provinsi Gorontalo ditaksir membutuhkan anggaran sebesar Rp103.314.290.850 sementara Bawaslu senilai Rp36.836.903.800. Kebutuhan itu harus dipenuhi dalam dua tahun. (UCI).