M. Jamiluddin Ritonga,Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul
JAKARTA(Tilongkabilanews.id)-Kepala daerah yang sudah habis masa jabatannya selama lima tahun dengan sendirinya tidak bisa diperpanjang.
‘’Kalau ia masih menjabat satu periode, maka yang bersangkutan boleh mengikuti pilkada lagi. Namun bagi yang sudah dua periode, maka haknya untuk mengikuti pilkada sudah tertutup,’ujar Pengamat Komunikasi Politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga dalam siaran persnya,Sabtu (26/2/2022).
Jadi, kata Jamiluddin lebh lanjut, UU memang tidak mengatur perpanjangan masa jabatan kepala daerah. Karena itu, mulai tahun 2022 dan 2023 akan ada 272 kepala daerah yang habis masa jabatannya.
Akibatnya,kata Jamiluddin hingga akhir 2024 akan ada 272 daerah yang dipimpin pejabat (Pj). Ini artinya, lebih dari setengah daerah Indonesia dipimpin oleh pejabat dalam waktu yang relatif lama.
Menurut dia, secara politis hal itu memang beresiko. Sebab, dalam waktu yang lama daerah dipimpin pejabat yang bukan dipilih oleh rakyatnya. Padahal, dalam UU disebutkan kepala daerah harus dipilih oleh rakyatnya, bukan ditunjuk.
‘’Karena itu, sebanyak 272 pejabat daerah tidak punya legitimasi. Dalam negara demokrasi, tentu berbahaya bila daerah dipimpin oleh yang tidak legitimit,’’tutur Jamiluddin.
Pejabat daerah yang ditunjuk ucap Jamiluddin, seharusnya tidak mempunyai kewenangan yang sama dengan kepala daerah yang dipilih oleh rakyat. Idealnya, pejabat itu hanya menjalankan tugas rutin.
‘’Ia tak punya hak mengambil kebijakan strategis,’’katanya
Kalau demikian halnya,lanjut Jamiluddin, tentu berbahaya bila pejabat daerah hanya boleh melaksanakan kegiatan rutin dalam jangka lama. Padahal daerah itu sangat dinamis dengan berbagai persoalan yang memerlukan penyelesaian melalui kebijakan strategis. Hal ini perlu menjadi pertimbangan bila pemerintah tetap memaksakan pejabat daerah yang akan memimpin 272 daerah.
Kalau itu nantinya terjadi tambah dia, Jokowi akan dikenang sebagai presiden yang lebih setengah dari daerahnya dipimpin pejabat. Sejarah ini akan dibaca dari generasi ke generasi anak negeri.
‘’Apakah Jokowi mau mendapat catatan sejarah seperti itu ?,’’pungkas Jamiluddin.(Lili)
