
Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga
JAKARTA (Tilongkabilanews.id)-Respon Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait wacana penundaan Pemilu 2024 terkesan tidak tegas.
‘’Masyarakat sebenarnya menunggu respon Jokowi setuju atau menolak penundaan Pemilu 2024. Sebab, usulan itu berkaitan langsung dengan perpanjangan masa jabatan presiden,’’ujar Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga ketika berbincang –bincang dengan wartawan Tilongkabilanews.id, Minggu (6/3/2022).
Menurut Jamiluddin lebih lanjut, kalau presiden hanya mengajak semua pihak untuk tunduk, taat, dan patuh pada konsitusi, tentu ajakan tersebut sangat normatif. Respon seperti ini memang standar normatif yang harus disampaikan dan dilakukan oleh setiap warga negara, termasuk presiden.
Juga sangat normatif, kata Jamiluddin, bila presiden hanya menyatakan hak setiap warga negara untuk mengusulkan penundaan pemilu.
‘’Setiap warga negara memang dilindungi untuk menyatakan pendapatnya.Namun wacana terkait penundaan pemilu 2024 sudah mengarah polarisasi yang tajam, maka respon normatif seperti itu tidak akan menyelesaikan masalah,’’kata Jamiluddin.
Menurut mantan Dekan FIKOM IISIP Jakarta seharusnya Presiden Jokowi tegas dengan menyatakan sikapnya agar polarisasi pendapat dapat diminimalkan.
‘’Kalau Presiden Jokowi tegas menolak wacana penundaan pemilu 2024, maka penggalangan massa untuk menggiring pendapat umum palsu akan reda dengan sendirinya,’’ucap Jamiluddin.
Karena kebulatan tekad dari berbagai elemen masyarakat tambah akan berhenti sehingga dapat meredakan kegaduhan.
Selain itu tambah Jamiluddin, respon tegas akan mementahkan spekulasi keterlibatan Presiden Jokowi terkait penundaan pemilu 2024. Masyarakat akan menilai Presiden Jokowi memang tidak berada dibalik layar terkait wacana tersebut.
‘’Jadi, Presiden Jokowi perlu tegas menyatakan penolakannya terkait penundaan pemilu. Hanya dengan ketegasan Presiden Jokowi dapat meredakan polarisasi di masyarakat,’pungkas Jamiluddin.(Lili)