Kenaikan Besaran Tunjangan bagi Pejabat Fungsional Pranata Humas Sedang Diusulkan

 Nasional

 

Tangkapan layar pelaksanaan workshop fungsional pranata humas yang digelar Diskominfotik Pemprov Gorontalo secara daring, Sennin (17/1/2022). Hadir sebagai pemateri yakni Direktur Tata Kelola dan Kemitraan Komunikasi Publik, Dr. Hasyim Gautama serta Pranata Humas Ahli Muda / Sub Koordinator Pengembangan Kompetensi dan Karier Jabatan Fungsional Bidang Komunikasi Publik, Asriani Sri Wahyuni.

GORONTALO(Tilongkabilanews.id) – Dinas Kominfo dan Statistik (Diskominfotik) Pemprov Gorontalo menggelar Workshop Fungsional Pranata Humas Bersama Kementrian Kominfo (Kemkominfo) RI, Senin (17/1/2022) secara daring.

‘’Workshop semacam ini penting sebagai bekal bagi pejabat fungsional di instansinya dan daerah lain. Hal itu sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat yang mewajibkan adanya penyetaraan jabatan dari struktural ke fungsional,’’ujar Kepala Dinas Kominfo dan Statistik (Diskominfotik) Pemprov Gorontalo, Masran Rauf saat membuka workshop tersebut.

Masran mengatakan lebih lanjut, di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo baru 31 Desember 2021 disetarakan sejumlah jabatan. Salah satunya teman teman yang beralih jadi fungsional pranata humas.

Masran menilai di tengah masa transisi pengalihan jabatan saat ini, belum banyak OPD yang bertindak cepat menggelar workshop, bimbingan teknis dan sejenisnya.

‘’Padahal waktu terus berjalan dan pejabat yang disetarakan menjadi fungsional perlu segera menguasai indikator dan tata cara pelaporan penilaian angka kredit.’’tutur Masaran.

Direktur Tata Kelola dan Kemitraan Komunikasi Publik, Hasyim Gautama pada kesempatan tersebut membawakan materi tentang kebijakan pembinaan jabatan fungsional pranata humas. Hasyim lebih banyak memberikan materi tentang regulasi dan kebijakan terkait dengan JFPH.

“Dari aspek tunjangan misalnya, saat ini kami dari Kemkominfo sedang mengusulkan perubahan besaran tunjangan fungsional pranata humas ke Bapak Presiden. Dalam Perpres yang lama tunjangan untuk ahli muda misalnya sebesar Rp400.000, usulan kami naik menjadi Rp960.000. Ini masih sedang berproses sebelum ditetapkan menjadi Perpres,” jelas Hasyim.

Sementara itu Pranata Humas Ahli Muda / Sub Koordinator Pengembangan Kompetensi dan Karier Jabatan Fungsional Bidang Komunikasi Publik, Asriani Sri Wahyuni membawakan materi tentang jabatan fungsional pranata humas dan angka kreditnya.

Asriani lebih banyak mengupas tentang cara perhitungan angka kredit, sub indikatornya dan cara membuat laporan.

Acara workshop itu sendiri yang berlangsung secara daring itu diikuti Pejabat Fungsional Pranata Humas se Provinsi Gorontalo dan dari provinsi lain.(zis).

 

banner 468x60

Author: 

Related Posts

Comments are closed.