Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo Darda (tengah) mengikuti Webinar series optimalisasi pemanfaatan barang milik baerah (BMD) secara virtual didampingi Kaban Keuangan dan Kepala Inspektorat dari ruang Huyula Kantor Gubernuran, Rabu (9/2/2022). Kegiatan tersebut dibuka dan dipimpin langsung oleh Plh. Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Agus Fatoni. (Foto: Nova).
GORONTALO(Tilongkabilanews.id) – Dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah, Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menggelar Webinar series optimalisasi pemanfaatan barang milik baerah (BMD).
Kegiatan webinar ini dibuka dan dipimpin langsung oleh Plh. Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Agus Fatoni juga diikuti Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo Darda secara virtual dari ruang Huyula Kantor Gubernuran, Rabu (9/2/2022).
‘’Peningkatan pendapatan asli dearah melalui optimalisasi pemanfaatan aset dapat meningkatkan keberhasilan pembangunan,’’kata Fatoni dalam sambutannya.
Selain itu, optimalisasi pemanfaatan aset tersebut, lanjut Fatoni juga dapat memperbaiki pelayanan public, karena pendapatan asli daerah diterima langsung oleh daerah dan akan digunakan untuk pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Barang milik daerah apabila dikelola dengan baik dapat memberikan peluang bagi pemanfaatan dan juga peningkatan PAD serta meningkatkan fasilitas publik,’’ujarnya .
Namun lanjut Fatoni, jika barang milik daerah tidak dikelola dengan semestinya, keberadaan aset tersebut justru menjadi beban biaya karena sebagian dari aset membutuhkan biaya perawatan dan pemeliharan serta akan terjadi penurunan nilai seiring dengan perjalan waktu.
Fatoni menilai dalam upaya pembenahan dan pengelolaan aset daerah perlu ada komitmen yang kuat dari pemerintah daerah.
Menurutnya ada beberapa permasalahan yang sering dihadapi oleh pemerintah daerah, di antaranya kurang optimal pengelolaan aset daerah, kapasitas pengelola aset daerah belum memadai, penataausahan aset belum tertib dan optimal. Selain itu, pelaksanaan pemanfaatan BMD cenderung tidak sesuai dengan rugalasi, aset yang tidak dimanfaatkan dengan semestinya serta ada BMD yang masih dikuasai atau dipergunakan oleh pihak lain yang tidak sesuai dengan perundangan.
“Oleh karena itu sinergitas antara kementerian lembaga, pemerintah daerah dan seluruh stakeholder yang ada di daerah ini akan membantu menyelesaikan permasalahan tersebut, tandasnya.(viona).
