Pemusnahan barang impor yang dinilai tidak sesuai ketentuan yang dilaksanakan di di Kantor Balai Pengawasan Tertib Niaga (BPTN) Makassar, Sulawesi Selatan,Rabu (30/3/2022).
Kegiatan pemusnahan tersebut juga dihadiri Dirjen PKTN Veri Anggrijono, Kepala Badan Intelijen Negara Daerah (Binda) Sulsel Brigjen TNI Dwi Surjadmodjo, Kepala Dinas Perdagangan Kota Makassar Arlin Ariesta, serta perwakilan Kepala Kejaksaaan Tinggi, Kepala Kanwil Bea Cukai Sulsel, Kapolda Sulsel, Kapolrestabes Makassar. Turut hadir Direktur Pengawasan Barang Beredar dan Jasa Kemendag Khakim Kudiarto.
MAKASSAR (Tilongkabilanews.id)-Dinilai tidak sesuai ketentuan, Kementerian Perdagangan melalui Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) memusnahkan barang impor senilai Rp 460.096.800 Pemusnahan barang impor tersebut dilaksanakan di Kantor Balai Pengawasan Tertib Niaga (BPTN) Makassar, Sulawesi Selatan,Rabu (30/3/2022).
‘’Barang yang dimusnahkan itu meliputi 3.303 botol minuman beralkohol (minol) berbagai merek, 150 pasang sepatu pengaman (safety shoes), serta ratusan alat pertanian (hand sprayer) dan pemanas air listrik (electric kettle). Seluruhnya merupakan produk impor yang tidak sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku,’’sebut Direktur Jenderal PKTN Kementerian Perdagangan, Veri Anggrijono.
Lanjut Veri, tindakan tegas yang ditempuh Kemendag merupakan sebagai sikap konsisten dalam menertibkan kegiatan perdagangan dan melindungi konsumen dari sisi keamanan, kesehatan, keselamatan, lingkungan (K3L), serta melindungi produk dan industri dalam negeri.
“Temuan tersebut kami tindaklanjuti dengan memberikan sanksi berupa penarikan barang sesuai Permendag Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Pengawasan Kegiatan Perdagangan dari peredaran diikuti dengan pemusnahan barang dan juga untuk melindungi produk dalam negeri,” tegas Veri Anggrijono.
Kata Veri , pemusnahan ini diharapkan dapat memberikan efek jera kepada pelaku usaha yang tidak mentaati ketentuan serta memberikan contoh kepada pelaku usaha lainnya agar menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Veri menambahkan, Kementerian Perdagangan sesuai kewenangannya memiliki tugas pokok dan fungsi mengawal Undang-Undang (UU) Metrologi Legal, UU Perlindungan Konsumen, UU Perdagangan Berjangka Komoditi, UU Sistem Resi Gudang, dan UU Perdagangan.
Produk impor yang tidak sesuai ketentuan yang dimusnahkan
Secara berkala dan khusus, Kementerian Perdagangan memiliki kewajiban melakukan pengawasan perdagangan, termasuk distribusi minuman beralkohol (minol) dan kegiatan memasukkan barang dari luar negeri (importasi). Direktur Tertib Niaga Sihard Hadjopan Pohan menjelaskan, Kemendag menemukan pendistribusian minol tidak memiliki surat penunjukan dari pemasok dan dijual langsung ke konsumen tanpa memiliki izin selaku pengecer.
Pemilik sepatu pengaman impor mencantumkan kode HS yang tidak sesuai pada dokumen PIB. Sementara itu, pemanas air listrik impor tidak dilengkapi dengan dokumen Laporan Surveyor (LS) dan alat pertanian asal impor tidak memiliki dokumen yang menjelaskan bahwa barang telah memenuhi SNI ataupun persyaratan teknis yang telah diberlakukan secara wajib. (Lili).
Related Posts
Adanya Kerjasama Perusahaan RI dan Jepang,Nelson Berharap Kakao Gorontalo Bisa Bersaing di Pasar Global
Nelson Pomalingo Berharap Kakao Gorontalo Bisa Bersaing di Pasar Global
Pameran Indo Wood Ekspo Surabaya 2025 dapat Dukungan dari Tiga Perusahaan Raksasa Asa lChina
Mendag Budi Santoso Pantau Langsung Ketersediaan Pasokan dan Harga Bapok Jelang Nataru di Kawasan Timur