Foto presentase Realisasi Pendapatan APBD se Indonesia TA 2023.
GORONTALO(Tilongkabilaews.id)- Realisasi Belanja APBD Tahun Anggaran 2023 Provinsi se Indonesia, Provinsi Gorontalo berada diurutan ke enam, yaitu sebesar 27,90 persen. Maksudnya realisasi belanja APBD yang dilakukan Pemerintah Provinsi Gorontalo ini masuk dalam peringkat 10 tertinggi. Daerah yang tertinggi adalah Jawa Barat 36,42 persen, disusul Jawa Tengah 31,65 persen, dan Banten 28,96 persen.
“Untuk Belanja APBD alhamdulillah kita tadi disebutkan masih ada di rata-rata, termasuk untuk pemanfaatannya itu masuk 10 besar di urutan ke enam. Sementara untuk Realisasi Pendapatan kita juga masih masuk di 13 daerah tertinggi,” ungkap Asisten II Setda Provinsi Gorontalo, Handoyo Sugiharto, saat mewakili Penjagub Ismail Pakaya mengikuti Rakornas Pengendalian Inflasi secara virtual di Ruang Oval Kantor Gubernuran, Selasa (6/6/2023).
Hal ini menurut Handoyo perlu untuk disyukuri bersama juga perlu untuk dipertahankan. Ia juga mengatakan ada beberapa hal yang juga perlu untuk segera direalisasikan.
“Ini perlu kita pertahankan bahkan kalau perlu terus kita tingkatkan agar bisa sampai tertinggi pertama seperti di tahun 2019. Beberapa hal terkait hasil rapat hari ini juga perlu untuk segera kita realisasikan atau kita tindak lanjuti secara detail dengan mengadakan rapat bersama SKPD terkait,” ujar Handoyo.
Pada Rakornas yang rutin dilaksanakan oleh Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) itu juga dibahas terkait inflasi serta perkembangan harga, ketersediaan stok juga penyumbang inflasi. Handoyo juga membeberkan pada bulan Mei sektor transportasi menyumbang 10,62 persen terhadap inflasi.
Dalam rapat yang digelar secara hybrid itu juga ada beberapa arahan dari Presiden dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Presiden memberikan arahan saat ini untuk kebijakan penentuan harga itu perlu memperhatikan tiga prinsip yakni wajar di hulu, wajar di tengah dan wajar di konsumen.
Sementara Tito Karnavian mengajak agar tidak membuang-buang makanan, dan pemerintah perlu terus mengkampanyekan stop boros pangan kepada masyarakat. Hal ini juga bentuk kewaspadaan menjelang HBKN dan juga menghadapi fenomena panas ekstrem yang diprediksi akan dialami Indonesia sampai Oktober mendatang.(UCI).
Related Posts
Tahun 2026 Kanada Terapkan Pelabelan Baru Kemasan Mamin, Kemendag RI Imbau Eksportir Indonesia Perhatikan Ketentuan
Syukri Berharap Usaha Kuliner di Kabgor Bisa Perkuat Ekonomi Daerah
Sektor Pariwisata di Kabgor Miliki Peran Penting sebagai Sumber Perputaran Ekonomi di Daerah
Komitmen Lindungi Industri Dalam Negeri, Kemendag Ekspose Hasil Pengawasan Produk Tekstil Rp90 Miliar