Suasana Koordinasi Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2022, yang diikuti langsung oleh Penjabat Gubernur Gorontalo Hamka Hendra Noer, bertempat di Auditorium Kantor BPK RI, Jakarta, Rabu (29/3/2023). Foto – Zakir BPG
JAKARTA (Tilongkabilanews.id)-Penjabat Gubernur Gorontalo, Hamka Hendra Noer mengemukakan,kegiatan Koordinasi Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang digelar BPK RI banyak memberi arahan untuk bagaimana menggunakan daya serap anggaran sebaik mungkin.
Hal itu disampaikan Penjagub Hamka usai menghadiri kegiatan Koordinasi Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2022, di kantor BPK RI, Jakarta, Rabu (29/3/2023).
“Salah satu yang pemerintah daerah sampaikan terkait Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pusat di bidang kesehatan, biasanya juknis dari pusat itu agak lambat sedikit. Disarankan kalau DAK secepatnya ada juknis, kalau bisa dari awal tahun,” ujar Hamka.
Hamka berharap dengan koordinasi ini, laporan keuangan di masa-masa yang akan datang khususnya di Provinsi Gorontalo dan Kabupaten/Kota, berjalan dengan baik, agar hasilnya bisa memenuhi standar yang diinginkan oleh BPK.
Anggota VI BPK RI, Pius Lustrilanang menjelaskan, tujuan digelarnya kegiatan koordinasi ini, yaitu untuk peningkatan kualitas pelaporan keuangan pemerintah di lingkungan Auditorat Utama Keuangan Negara (AKN) VI BPK RI.
“Para pimpinan Kementerian/Lembaga dan Kepala Daerah di lingkungan AKN VI, agar terus berkomitmen mengelola keuangan daerah secara akuntabel dan transparan,” ujar Pius Lustrilanang.
Lanjut Pius, Koordinasi ini juga untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK, meningkatkan kualitas SDM pengelola keuangan, menerapkan teknonologi informasi dalam mengelola dan menyusun LKKL/LKPD, serta mengelola mandatory spending secara akuntabel dan transparan.
‘’Selain itu kegiatan koordinasi juga untuk menyampaikan capaian kinerja dalam CALK Tahun 2022,’’tutur Pius.
Kegiatan koordinasi ini turut dihadiri Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Menteri Kesehatan, Anggota BPK RI, Auditor Utama Keuangan Negara (Tortama) VI serta sejumlah Gubernur dari Kalimantan, Sulawesi, Bali/NTT/NTB, Maluku dan Papua.(Uci).
