Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo Darda Daraba memberikan sambuta pada rapat koordinasi (Rakor) Unit Kerja Pengadaa Barang/Jasa (UKPBJ) se Provinsi Gorontalo, bertempat di ruang Dulohupa Kantor Gubernuran, Rakor UKPBJ dirangkaikan dengan peluncuran aplikasi Kelola Informasi Pengadaan Barang dan Jasa (K-BAJA) yang diikuti oleh 150 peserta baik luring maupun daring. (Foto: Nova).
GORONTALO(Tilongkabilanews.id)-Pengadaan barang/jasa pemerintah memiliki peran penting dalam pelaksanaan pembangunan.
‘’Oleh karena itu, pemerintah dituntut untuk menjalankan kegiatan pengadaan barang/jasa secara akurat dan efektif untuk mendapatkan barang/jasa yang sesuai dengan kebutuhan dan bermanfaat bagi masyarakat,’’ujar Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo Darda Daraba membuka rapat koordinasi (Rakor) Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) se Provinsi Gorontalo,bertempat di ruang Dulohupa Kantor Gubernuran,baru-baru.
Kegiatan Rakor UKPBJ itu sendiri dirangkaikan dengan peluncuran aplikasi Kelola Informasi Pengadaan Barang dan Jasa (K-BAJA).
Kata Sekdaprov Darda lebih lanjut ada empat pilar pengadaan barang/jasa yang harus dipenuhi UKPBJ, yaitu kepatuhan pada regulasi, penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan juga dukungan anggaran yang memadai.
“Dengan menerapkan semua pilar ini, UKPBJ bisa sukses karena sistem pengadaan barang/jasa di lembaga pemerintahan akan tertata lebih baik sebagaimana prinsip-prinsip pengadaan yang baik,” ucap Darda.
Selain itu, UKPBJ provinsi, kabupaten dan kota juga dituntut untuk dapat memaksimalkan e-Katalog lokal, bela pengadaan serta peningkatkan penggunaan produk dalam negeri (P3DN).
“Tolong teman-teman kabupaten kota sebisa mungkin pengadaan barang jasa nya harus produksi dalam negeri. Kemarin ada instruksi dari pak Presiden untuk penggunaan produk dalam negeri sampai pada ATK, pensil, pulpen agar ekonomi masyarakat kita meningkat,” jelas Darda.
Diakhir sambutannya, Darda berharap rakor UKPBJ berdampak positif bagi rekan rekan pengadaan di Provinsi Gorontalo serta dapat melahirkan satu pemahaman dalam menyikapi dinamisnya perkembangan regulasi dan peraturan yang berkaitan dengan pengadaan barang jasa.(Azis).
