JAKARTA(Tilongkabilanews.id)-Parlemen Eropa telah menyetujui amandemen Peraturan Deforestasi Uni Eropa (EUDR), termasuk pengenalan kategori ‘tanpa risiko’ dan konfirmasi penundaan pelaksanaan selama 12 bulan. Ada kategori baru telah ditambahkan ke dalam penilaian risiko sebelumnya yang tinggi, standar, rendah, dan sekarang ‘tanpa risiko’.
‘’Kriteria untuk kategori tanpa risiko meliputi: bukti adanya reforestasi sejak tahun 1990, kepatuhan terhadap perjanjian iklim dan hak asasi manusia yang relevan, bukti penegakan ketat undang-undang terkait deforestasi,’’ujar CEO Double Helix Tracking Technologies, Darren Thomas dalam keterangan persnya yang diterima Redaksi Tilongkabilanews.id, Kamis(28/11/2024).
Menurut Darren, untuk memenuhi kriteria ini akan sangat menantang dan kemungkinan besar menjadi sangat politis. Sebagai contoh, jika Amerika Serikat kembali menarik diri dari Perjanjian Iklim Paris, negara tersebut tidak dapat memenuhi syarat sebagai negara ‘tanpa risiko’.
Kata Darren lebih lanjut, usulan untuk memperpanjang penundaan hingga 24 bulan dan mengecualikan pedagang Uni Eropa dari persyaratan kepatuhan telah ditarik. Hal ini memperkuat tujuan untuk memastikan semua pelaku dalam rantai pasokan bertanggung jawab.
‘’Usulan ini kini kembali ke Komite ENVI; negosiasi trialog (melibatkan Parlemen Eropa, Komisi Eropa, dan Dewan Uni Eropa) dimulai minggu ini. Negara-negara anggota akan membahas amandemen pada 20 November 2024, dengan adopsi final kemungkinan dilakukan dalam sidang pleno 16-19 Desember 2024. Peraturan akan berlaku pada 30 Desember 2024 kecuali terjadi penundaan lebih lanjut.,’’beber Darren.
Berdasarkan pengalaman yang dilakuknya , ungkap Darren, sejauh ini dalam membantu klien mempersiapkan EUDR, penundaan selama 12 bulan sangat dibutuhkan untuk mengumpulkan informasi rantai pasokan.
Selain itu, tambah Darren pihaknya juga melakukan penilaian risiko secara menyeluruh, dan menerapkan tindakan mitigasi risiko dengan teratur.
Kemungkinan besar kata Darren temuan dari penilaian risiko yang dilakunnnya itu akan memerlukan perubahan struktural yang signifikan pada sejumlah rantai pasokan yang sebelumnya dianggap berisiko rendah. Hal itu, untuk memastikan transparansi dan pelacakan penuh bahan hingga ke sumber hutan dengan koordinat geolokasi.
‘’Penyesuaian rantai pasokan ini akan memerlukan waktu untuk dilaksanakan, sehingga penting untuk memulai proses uji tuntas dan mengidentifikasi masalah kritis sedini mungkin,’’kata Darren.
Karena itu menurut Darren, jangan meremehkan berapa banyak waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan proses uji tuntas ini.
Di DoubleHelix,ucap Darren, pihaknya memahami kepatuhan EUDR bisa terasa memberatkan, tetapi pelaku usaha pengguna bahan baku kayu seperti pelaku industri furntur maupun kerajinan tidak perlu menghadapinya sendirian.
‘’Untuk itu, para tenaga ahli kami di Double Helix dapat membimbing pelaku industri pengguna bahan baku kayu seperti industri mebel dan kerajinan melalui setiap tahap proses kepatuhan, memastikan sistem yang ada di perusahaan pelaku industri seperti industri furnitur dan kerajinan sepenuhnya siap jauh sebelum batas waktu penerapan tiba,’’imbuh Darren.
Dia menambahkan, dengan bertindak cepat berarti tetap terdepan, dan Double Helix siap mendukung pelaku industri mebel dan kerajinan di setiap langkah.
Jika pelaku industri furnitur maupun kerajinan memiliki pertanyaan atau memerlukan panduan lebih lanjut, hubungi Double Helix melalui email di yayuk@doublehelixtracking.com atau WhatsApp di +62 821 3939 8219. (Lili)
Related Posts
Peduli Disabilitas, Bulog Bekerjasama dengan CT ARSA Foundation Bagikan 500 Paket Pangan di Yayasan Mitra Netra
Menko Pangan Zulhas Katakan Perubahan Status Bulog sudah Dapat Lampu Hijau dari Presiden Prabowo Subianto
Pemkab Gorontalo Dorong Peningkatan Ekonomi Daerah Melalui Pemberdayaan Pelaku Usaha Baru
HIMKI Berkolaborasi dengan Alibaba.com dalam Manfaatkan Potensi Pasar Internasional