BPS Catat Inflasi di Kabgor Alami Penurunan

   Ekonomi

 

dalam rapat koordinasi terkait pengendalian inflasi secara daring dengan BPS Pusat dan Kementerian Dalam Negeri,

LIMBOTO – Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi Kabupaten Gorontalo(Kabgor) pada minggu keempat September2024 berhasil turun berada di angka 0,61%, Hal itu terungkap dalam rapat koordinasi terkait pengendalian inflasi secara daring dengan BPS Pusat dan Kementerian Dalam Negeri, kemarin.

Pjs. Bupati Gorontalo, Syukri Botutihe mengatakan, berdasarkan data yang dihimpun BPS menyebutkan Kabupaten Gorontalo (Kabgor) mengalami tren inflasi yang membaik. yakni 0,61%.

‘’Ini menunjukkan adanya penurunan inflasi. namun kita masih harus berupaya lebih keras untuk mencapai kondisi yang lebih optimal,’’ ujar  Syukri Botutihe usai mengikuti rapat tersebut

Kata Syukri, meskipun tren inflasi di Kabgor menunjukkan penurunan, namun pihaknya akan mengambil langkah konkret untuk terus memperbaiki situasi ekonomi. Ada dua komponen utama yang harus diintervensi secara intensif, yaitu komponen lokal dan komponen impor.

“Komponen pertama adalah produk-produk yang dihasilkan langsung di daerah ini, seperti beras. Sedangkan komponen kedua adalah produk pertanian yang kita datangkan dari luar. seperti bawang merah, yang mobilisasinya bergantung pada distribusi dari Sulawesi Utara,’ jelas Syukri.

la menambahkan, fluktuasi harga di Sulawesi Utara, yang mengalami inflasi tinggi, dapat mempengaruhi harga komoditas seperti bawang merah di Gorontalo. Oleh sebab itu, distribusi komoditas rawan seperti bawang merah harus diantisipasi agar tidak berdampak buruk pada inflasi di daerah.

Selain itu, Syukri juga menyoroti tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), di mana belanja operasional menyerap 69% anggaran, sementara belanja pembangunan hanya mendapat alokasi 30%,

“Kondisi ini membuat ruang fiskal kita kecil, sehingga kita perlu merumuskan strategi baru untuk mengatasi inflasi. termasuk memperkuat ekonomi di tingkat desa dan kecamatan:,’’tambah Syukri.

Salah satu langkah yang diusulkan adalah optimalisasi Dana Alokasi Desa (ADD) untuk menstimulasi ekonomi desa sebagai solusi untuk keterbatasan fiskaL

“Dengan memberdayakan belanja di tingkat desa dan kecamatan, kita bisa menggerakkan ekonomi lokal secara lebih efektif,” tandasnya.(Rg)

 

banner 468x60

Author: 

Related Posts