Penjagub Hamka Hendra Noer didampingi PJ. Sekdaprov Gorontalo Sukri Botutihe saat mengikuti secara daring asesmen dan preferensi uji kompetensi bagi 34 pejabat pimpinan tinggi pratama dilingkup Pemprov Gorontalo, Senin (24/10/2022). Kegiatan ini juga diikuti Kepala Pusat Penilaian ASN BKN Pusat Wakiran dan jajarannya. (Foto – Nova)
GORONTALO(Tilongkabilanews.id)– Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Gorontalo,selama tiga hari menyelenggarakan asesmen dan uji kompetensi bagi 34 pejabat tinggi pratama di lingkup pemerintahan provinsi setempat.
Diselenggarakan asesmen dan uji kompetensi itu sendiri merupakan strategi dalam manajemen karier dan dibuka oleh Penjabat Gubernur Gorontalo Hamka Hendra Noer bersama Kepala Pusat Penilaian ASN BKN Pusat Wakiran yang hadir secara daring, Senin (24/10/2022).
Asesmen ini bertujuan untuk pemetaan kompetensi atau job fit bagi pejabat tinggi pratama yang diisi dengan kegiatan penulisan makalah, wawancara serta tes psikometri
“Standar kompetensi menajerial dan sosial kultural yang akan kami gunakan pada asesmen kali ini adalah standar kompetensi sebagaimana dimaksud dalam PERMENPAN Nomor 38 tahun 2017 yang meliputi integritas,kerjasama orientasi pada hasil,pelayanan publik,komunikasi,pengembangan diri,pengelolah perubahan dan pengambilan keputusan. Selanjutnya untuk kompetensi sosial kultural yang berhubungan dengan perekat pemersatu bangsa,” ucap Wakiran.
Penjagub Hamka Hendra Noer didampingi PJ. Sekdaprov Gorontalo Sukri Botutihe saat mengikuti secara daring asesmen dan preferensi uji kompetensi bagi 34 pejabat pimpinan tinggi pratama dilingkup Pemprov Gorontalo, Senin (24/10/2022). Kegiatan ini juga diikuti Kepala Pusat Penilaian ASN BKN Pusat Wakiran dan jajarannya. (Foto – Nova).
Sementara itu Penjagub Gorontalo Hamka Hendra Noer menjelaskan penyelenggaraan asesmen dan uji kompetensi bagi pejabat tinggi pratama merupakan strategi dalam manajemen karier. Hal itu sejalan dengan Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 3 tahun 2022 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah, karena perlu adanya penyesuaian terhadap posisi pejabat pada jabatan yang ada saat ini.
Dengan ditetapkannya peraturan daerah tersebut kata Hamka, maka terdapat 39 jabatan pimpinan tinggi (JPT) pratama dari jumlah sebelumnya yang hanya 37 JPT. Ada empat posisi yang lowong jika diakumulasi dengan jabatan sebelumnya.
“Oleh sebab itu hasil dari uji kompetensi ini, akan jadi instrumen bagi saya selaku pejabat pembina kepegawaian untuk dapat mempertimbangkan posisi pejabat yang tepat pada jabatan yang tepat. Serta melalui seleksi terbuka manakala terdapat jabatan pimpinan tinggi yang ditinggalkan menjadi lowong,” tutur Hamka
Hamka juga mengucapkan terimakasih kepada BKN khususnya Kepala Pusat Penilaian Kompetensi ASN BKN serta seluruh jajaran yang telah memfasilitasi kegiatan ini dengan baik.
BKN sebagai lembaga yang memiliki kompetensi untuk menyelenggarakan kegiatan ini, tentu ia meyakini hasilnya pun akan sesuai dengan yang diharapkan.(Azis).
Related Posts
Peduli terhadap Sesama, KPUKabgor Beri Santunan dan Gelar Doa Bersama Anak Yatim
Bupati Nelson Berpesan DPW Kabgor harus Terus Dorong Pembangunan di Daerah
Pemkab Gorontalo telah Selesaikan Pembayaran Iursan BPJS Kesehaan bagi Perangkat Desa
Nelson Bangga Terkait Kreativitas Digelarnya Festival Kuliner Titi’aya pada Peringatan HUT Kecamatan Tilango ke17