Penjabat Gubernur Ismail Pakaya saat memimpin Rapat Koordinasi Persiapan Komite Program SKALA Tingkat Provinsi, di ruang Dulohupa Kantor Gubernuran, Kamis (21/9/2023). (Foto – Fadil)
GORONTALO(Tilongkabilanews.id) –Provinsi Gorontalo, salah satu dari 12 provinsi di Indonesia yang dipilih dan dipercaya Kedutaan Besar (Kedubes) Australia dan pemerintah pusat menjadi lokus kerja program Sinergi dan Kolaborasi Untuk Akselerasi Layanan Dasar (SKALA) periode 2023-2030.
SKALA merupakan sebuah program kerja sama dari Kedubes Australia yang bertujuan untuk mendukung pengurangan kemiskinan dan ketimpangan melalui peningkatan ketersediaan layanan dasar. Oleh karena itu, program ini diharapkannya dapat memberikan dampak signifikan terhadap kemajuan dan kesejahteraan di Gorontalo.
Dipilihnya Provinsi Gorontalo sebagai salah satu provinsi yang dipilih dan dipercaya jadi lokus penerapan SKALA oleh Kedutaan Australia dan pemerintah pusat ini disambut baik Penjabat Gubernur Ismail Pakaya.
“Hal pertama yang ingin saya sampaikan adalah ucapan terima kasih kepada Kedutaan Besar (Kedubes) Australia dan pemerintah pusat, karena telah memilih dan mempercayakan program ini pada Provinsi Gorontalo. Terima kasih karena telah menjadikan kami lokus dari program SKALA,”ujar
Penjagub Ismail saat membuka Rapat Koordinasi Persiapan Komite Program SKALA Tingkat Provinsi, di ruang Dulohupa Kantor Gubernuran, Kamis (21/9/2023).
Lanjut Penjagub Ismail, layanan SKLA di Provinsi Gorontalo ini diharapkan dapat meningkatkan ketersediaan layanan dasar bagi masyarakat miskin dan rentan di daerahnya. Selain itu diharapkan juga program kolaborasi ini dapat menjawab setiap isu yang ada di provinsi yang dipilihnya, salah satunya Provinsi Gorontalo.
Staf Ahli Bidang Sosial, Politik dan Kebijakan Publik Kemenaker RI itu turut membeberkan banyaknya kondisi dan capaian pembangunan daerah yang kurang baik. Diantaranya adalah masalah pendidikan, kesehatan, angka kemiskinan yang masih masuk lima tertinggi nasional, dan persoalan tengkes yang tidak kunjung selesai.
Menurutnya, hal tersebut merupakan sinyal kuat yang menandakan adanya permasalahan dalam manajemen tata kelola penyelenggaraan pelayanan dasar. Olehnya, program SKALA diminta Ismail dapat menjawab persoalan berkaitan dengan pelayanan dasar tersebut.
“Masalah kita ini banyak, kalau di pendidikan itu persoalan guru-guru honorer yang tidak masuk database dan belum PPPK, kalau di kesehatan itu adalah angka tengkes yang masih cukup tinggi itu masih 23,8 persen, kemiskinan juga masih 15,15 persen, lima tertinggi nasional, kemiskinan ekstrem masih 4,28 persen. Olehnya, saya inginnya adanya Gorontalo yang jadi lokus program SKALA dapat menjawab persoalan-persoalan tersebut,” pintanya.
Diketahui, Gorontalo menjadi salah satu dari 12 provinsi yang menjadi lokus kerja program SKALA periode 2023-2030. 12 provinsi itu di antaranya adalah Provinsi Aceh, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Maluku serta Papua. Ditambahkan dengan Papua Barat, Bengkulu, Jawa Barat, Jawa Tengah, Kalimantan Utara, dan Sulawesi Barat. (Viona).
Related Posts
Nelson Tegaskan Kolaborasi Pemda dengan BPK itu Sangat Penting
Komitmen Lindungi Pekerja Rentan, Bupati Gorontalo Raih Penghargaan Paritrana Award
Pemkab dan Baznas Kabgor Berkolaborasi Beri Bantuan Kemanusian Salurkan APBD Umat
Nelson : Muhamad Iqbal Selama Tugas Jadi Kajari telah Berkontribusi Besar dalam Penegakan Hukum di Kabgor