
Dokumen Foto: Tanggul Pengendali Banjir rubuh/jebol di Desa Daenaa Limboto Barat Kab. Gorontalo
Kabupaten Gorontalo, (Tilongkabilanews.id) – Bertempat di kantor desa Daenaa Kec. Limboto Barat Kab. Gorontalo, telah berlangsung musyawarah penting yang melibatkan pihak Balai Sungai, pelaksana proyek, serta masyarakat yang dimediasi oleh YLKI (Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia) Gorontalo untuk membahas permasalahan tanggul yang jebol.
Musyawarah ini dihadiri oleh Kepala Desa Jefri Rahim, perwakilan Balai Sungai (PPK), Wempy Waroka, dan pihak pelaksana proyek (Direktur) Frans, serta perwakilan Masyarakat, Ramli Palilati. Dalam pertemuan tersebut, pihak Balai Sungai melalui pejabat pembuat komitmen (PPK), Wempy Waroka, menekankan pentingnya perbaikan segera terhadap tanggul yang mengalami kerusakan serta mencegah kerusakan lebih lanjut pada bagian yang sudah mulai terlihat tanda-tanda kerusakan.
“Hasil musyawarah ini kami anggap sebagai langkah awal untuk memperbaiki infrastruktur yang vital demi keamanan dan kenyamanan warga desa,” ujar tokoh masyarakat, Ramli Palilati, kepada media Tilongkabilanews,id Jumat, (09/08/2024)
Namun, meskipun pihak Balai Sungai telah mengeluarkan perintah kepada pelaksana untuk melakukan perbaikan, pihak pelaksana mengungkapkan ketidakbahagiaan untuk mengerjakan dan memperbaiki tanggul yang retak. Alasan yang disampaikan adalah belum adanya perintah resmi dari PPK Balai Sungai terkait pelaksanaan perbaikan, berupa retak-retak tanggul.
“Kami telah melaporkan kepihak pelaksana namun pihak pelaksana menyampaikan bahwa tidak ada perintah dari pak Wempy.” Sambung Ramli
Hal ini mengecewakan pemerintah desa dan warga yang hadir dalam musyawarah tersebut, yang mengharapkan tindakan cepat untuk mengatasi masalah tanggul yang berpotensi membahayakan keselamatan mereka.
YLKI, sebagai mediator dalam pertemuan ini, mendorong semua pihak untuk segera berkoordinasi dan menyelesaikan permasalahan agar perbaikan dapat dilakukan secepat mungkin. Selain itu, warga desa berharap ada kejelasan dan transparansi dari pihak pelaksana mengenai langkah-langkah perbaikan yang akan diambil.
‘Kami sudah menghubungi PPK, kebetulan masih diluar daerah dan menyampaikan prioritas yang besar dulu kemudian tanggul terakhir yang retak kembali dikerjakan,” ujar anggota YLKI
Musyawarah ini diharapkan menjadi momentum bagi semua pihak untuk bekerja sama demi kepentingan warga desa dan menjaga kelestarian lingkungan. Pihak Balai Sungai berjanji akan terus berdamai dan memberikan dukungan agar permasalahan ini dapat diselesaikan dengan tuntas.
Menanggapi keluhan ini, Wempi Waroka, selaku PPK Balai, menegaskan bahwa keputusan untuk memprioritaskan perbaikan bagian yang lebih besar adalah untuk memastikan keselamatan dan keamanan struktur tanggul. PPK mengklaim bahwa pendekatan ini sesuai dengan Arahan yang diterima di lapangan/lokasi.
“Kami memahami keluhan dan kekecewaan masyarakat, namun kami berkomitmen untuk menyelesaikan pekerjaan ini dengan cara yang paling efektif. Prioritas akan diberikan kepada bagian tanggul yang paling berisiko dan memerlukan perhatian segera,” jelas Wempy kepada media melalui telepon.
Masyarakat Desa Daenaa berharap agar semua pihak dapat segera berkolaborasi demi tercapainya perbaikan tanggul yang aman dan efektif, dalam rangka melindungi keselamatan mereka dari potensi bencana yang mungkin terjadi. (*TN-SD*)