Ketua Komisi III DPRD KAb. Gorontalo, Sladauri Dj. Raja, SE
Kabupaten Gorontalo (Tilongkabilanews.id) – Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Gorontalo, Sladauri Dj.Kinga,SE melakukan kunjungan lapangan ke Desa Daenaa Kecamatan Limboto Barat Kab. Gorontalo untuk tindaklajut laporan masyarakat mengenai perbaikan tanggul yang jebol. Kegiatan ini merupakan respon terhadap hasil rapat musyawarah yang diadakan sebelumnya di kantor desa Daenaa, di mana sejumlah permasalahan dan kebutuhan perbaikan infrastruktur dibahas secara mendalam.
Kunjungan ini dipimpin oleh Ketua Komisi III, didampingi oleh Ketua Komisi II, Asni Menu serta Ketua dan anggota YLKI Gorontalo. Setibanya di lokasi, rombongan tersebut disambut hangat oleh Kepala Desa, Jefry Rahim, beserta masyarakat Daenaa yang sangat berharap akan ada tindakan nyata untuk perbaikan tanggul tersebut.
“Saya sebagai wakil rakyat ingin memastikan bahwa apa yang menjadi keluhan masyarakat dapat segera ditangani. Tanggul yang jebol ini tidak hanya menjamin keselamatan, tetapi juga berpotensi berdampak pada perekonomian warga,” ujar Sladauri Dj.Kinga, kepada media Tilongkabilanews.id Jumat, (09 /08/2024)
Dalam pertemuan di lokasi, masyarakat menyampaikan harapan agar perbaikan dilakukan sesuai dengan hasil musyawarah yang telah disepakati sebelumnya. Mereka menekankan pentingnya transparansi dan kecepatan dalam pelaksanaan perbaikan agar tidak terjadi risiko lebih besar di kemudian hari.
Pihak DPRD Kabupaten Gorontalo mendengarkan aspirasi masyarakat dan berjanji akan mengawali proses perbaikan tanggul ini. Mereka juga menyampaikan akan segera berkoordinasi dengan pihak terkait, termasuk Balai Sungai dan pelaksana proyek, untuk memastikan bahwa perbaikan dilakukan sesuai prosedur dan sesuai hasil musyawarah bersama.
“Kami DPRD akan terus memonitor perkembangan proyek ini dan memastikan perbaikan pekerjaan berjalan dengan baik agar kenyamanan dan keselamatan masyarakat terjaga serta aman,” tambah Sladauri Dj.Kinga.
Kegiatan kunjungan lapangan ini diharapkan dapat menjadi jembatan antara pemerintah daerah dan masyarakat dalam menangani masalah infrastruktur, dan mendorong tindakan nyata demi kebaikan bersama. (*TN-SD*)
