
Susana rapatKoordinasi Kesiapan Penyelenggaraan Angkutan Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2024. Kegiatan yang digelar oleh Dinas Perhubungan ini dipimpin langsung oleh Penjabat Gubernur Gorontalo Ismail Pakaya, bertempat di rumah jabat gubernur, Jum’at (8/12/2023). Foto – Mila
GORONTALO(Tilongkabilanews.id) –Menjelang perayaan Nata; dan Tahun Baru (Nataru) 2024, Penjabat Gubernur Gorontalo, Ismail Pakaya meminta kepada seluruh instansi terkait untuk memperhatikan kelayakan seluruh jenis angkutan yang akan dipergunakan oleh para pemudik. Baik angkutan darat, laut, maupun udara.
Permintaan itu disampaikan Penjagub Ismail saat memimpin Rapat Koordinasi Kesiapan Penyelenggaraan Angkutan Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2024 yang digelar Dinas Perhubungan, bertempat di rumah jabat gubernur, Jum’at (8/12/2023).
“Saya minta kepada lembaga yang berkaitan dengan moda transportasi selama Nataru untuk memperhatikan kelayakan moda transportasi. Baik udara, laut, dan darat,” pinta Ismail.
Kata Penjagub Ismail tidal hanya itu saja yang harus diperhatikan. Maksudnya setiap jalan yang memiliki potensi terjadi kepadatan arus kendaraan juga harus diperhatikan.
Terkait dengan itu, Penjagub Ismail pun menghimbau Dinas PUPR dan Balai Jalan, untuk segera menyelesaikan pekerjaan jalan agar tidak terjadi kemacetan.
“Pak Kadis PU dan Balai Jalan, tolong jalan-jalan yang masih dilakukan pengerjaannya dan ada indikasi arus lalu lintas, itu tolong diselesaikan atau diantisipasi. Material-material tolong taruh dipinggir jalan, jangan di tengah-tengah,” tegasnya.
Berkaitan dengan pos pengamanan Nataru turut diperhatikan Penjagub. Ia berharap di setiap pos menyediakan berbagai layanan, seperti layanan pengaduan, layanan informasi cuaca, serta layanan tarif dari masing-masing angkutan.
“Saya minta di posko ada layanan pengaduan, layanan info tarif angkutan, info cuaca, dan membuat laporan pemantauan pelaksanaan di setiap posko ke sekretariat yang ada di Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo,” tandasnya.
Rakor kali ini dihadiri oleh beberapa OPD dan instansi vertikal. Di antaranya Dinas Kesehatan, Dinas PUPR, BMKG, Ditlantas Kota Gorontalo, perwakilan dari seluruh pelabuhan yang ada di Provinsi Gorontalo, serta pemangku kepentingan lainnya.(Azis)